Tren Global Akselerasi Perekonomian

Negara-negara maju, seperti di Amerika dan Eropa memiliki kebijakan pajak untuk mengakselerasi perekonomian negaranya. Strategi itu telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa tren yang dapat diamati misalnya pemotongan tarif pajak korporasi. Banyak negara maju telah mengurangi tarif pajak korporasi mereka sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Contohnya adalah reformasi perpajakan di Amerika Serikat pada tahun 2017, dengan disahkannya Undang-Undang Cuts and Jobs Act (TCJA), yang menurunkan tarif pajak korporasi dari 35% menjadi 21%. Tujuannya untuk mendorong repatriasi modal, investasi bisnis, dan penciptaan lapangan kerja.

Pemotongan ini dimaksudkan untuk mendorong perusahaan berinvestasi lebih banyak, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari pemotongan tarif pajak korporasi adalah untuk memperkuat daya saing perusahaan-perusahaan Amerika di pasar global.

Kemudian pengurangan pajak penghasilan individu. Negara-negara maju juga menerapkan kebijakan pemotongan pajak penghasilan individu untuk mendorong konsumsi dan memperkuat daya beli masyarakat.

Langkah selanjutnya ialah dengan adanya insentif fiskal untuk sektor tertentu. Negara-negara maju memberikan insentif fiskal bagi sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dalam upaya untuk mempromosikan sektor teknologi dan inovasi, beberapa negara maju memberikan insentif pajak yang signifikan bagi perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut.

Berikutnya dapat berupa penyederhanaan dan pemangkasan regulasi pajak. Negara-negara maju berusaha untuk menyederhanakan dan memangkas regulasi pajak untuk mengurangi beban administratif dan meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui upaya ini, mereka berharap dapat meningkatkan iklim investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, juga diterapkan kebijakan pajak lingkungan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, negara-negara maju semakin menerapkan kebijakan pajak yang berfokus pada perlindungan lingkungan. Mereka menggunakan instrumen pajak, seperti pajak karbon, untuk mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon dan mempromosikan inovasi teknologi yang ramah lingkungan.

Tren-tren ini menggambarkan bagaimana negara-negara maju mengadopsi strategi perpajakan yang pro pertumbuhan ekonomi dan berfokus pada daya saing, investasi, dan inovasi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki konteks dan kebutuhan yang unik, sehingga tidak semua kebijakan pajak yang diterapkan di negara maju dapat langsung diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Upaya penerapan kebijakan pajak di Indonesia harus mempertimbangkan karakteristik dan tantangan yang ada serta mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Penerapan di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi prioritas utama bagi negara-negara maju di era globalisasi ini. Salah satu instrumen yang semakin populer digunakan oleh negara-negara maju adalah kebijakan pajak yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara-negara maju secara agresif menerapkan paket-paket kebijakan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi.

Kebijakan pajak yang pro pertumbuhan ekonomi biasanya mencakup pemotongan tarif pajak korporasi, pengurangan pajak penghasilan individu, insentif fiskal bagi sektor-sektor tertentu, serta penyederhanaan dan pemangkasan regulasi pajak. Negara-negara maju melihat hal ini sebagai strategi yang efektif untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, dan menarik investasi asing.

Namun, di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi risiko defisit APBN yang signifikan. Pemerintah Indonesia harus menghadapi tantangan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mencapai keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan fiskal. Kemungkinan penerapan strategi perpajakan yang agresif seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju terbatas oleh beberapa faktor.

Pertama, struktur ekonomi Indonesia yang berbeda dengan negara-negara maju menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan pajak yang serupa. Indonesia masih memiliki sektor informal yang besar dan jumlah penduduk dengan tingkat pendapatan rendah yang signifikan. Pengenalan kebijakan pajak yang agresif di sektor formal dapat mengurangi daya saing dan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang.

Kedua, tantangan administratif dan kepatuhan pajak juga menjadi kendala. Indonesia memiliki tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengatasi praktik penghindaran pajak. Kebijakan pajak yang lebih kompleks dapat memperumit sistem perpajakan yang saat ini sudah rumit di Indonesia.

Ketiga, perlu dipertimbangkan dampak sosial dan distribusi yang mungkin terjadi. Kebijakan pajak yang memberikan insentif fiskal bagi sektor-sektor tertentu dapat menghasilkan kesenjangan yang lebih besar antara sektor-sektor tersebut dan sektor lainnya. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan tidak hanya menguntungkan sejumlah kecil pelaku ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan berimbang dalam mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi. Sementara kebijakan pajak yang pro pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat jangka pendek, penting untuk tidak mengabaikan keberlanjutan fiskal jangka panjang dan pertumbuhan yang inklusif. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah seperti reformasi perpajakan yang berorientasi pada keadilan, peningkatan kepatuhan pajak melalui edukasi dan sanksi yang tegas, serta peningkatan efisiensi pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik.

Dalam mengadopsi kebijakan pajak yang lebih pro pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan konteks dan karakteristik ekonomi serta masyarakatnya sendiri. Tidak ada pendekatan tunggal yang dapat diterapkan secara universal. Diperlukan kajian yang mendalam, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dan penyesuaian yang tepat agar penerapan kebijakan pajak dapat mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi Indonesia.