Memahami Konsep Manajemen Sektor Publik

Saya memaknai manajemen dalam sektor publik sebagai upaya pencarian atas titik equilibrium antara tuntutan publik yang dinamis dan eksistensi negara sebagai sebuah organisasi yang menyejahterakan.

Peradaban telah memasuki era revolusi industri 4.0. Ini menyebabkan sektor-sektor publik (organisasi dan bisnis) mengalami sejumlah perubahan drastis, semisal lingkungan yang penuh anomali (munculnya pandemi covid-19), disrupsi terjadi amat cepat dan dalam skala besar (digitalisasi), muncul ketidakpastian (resesi ekonomi), tantangan kian rumit akibat multi faktor yang saling bergesekkan dan ambiguitas.

Semua proses tersebut tentu akan berpengaruh terhadap skill managerial dalam mengelola sektor publik dan dalam paper ringkas ini, saya hendak mengelaborasi beberapa pandangan teoritik yang ada untuk membangun pijakan dasar dalam memahami konsep Manajemen Sektor Publik secara utuh.

Sebelum menjelaskan lebih jauh bagaimana Manajemen Sektor Publik dalam tataran konseptual, terlebih dahulu, saya membagi frasa tersebut kedalam dua pemahaman fundamental yang terpisah yakni, manajemen dan sektor publik, yang sekaligus menjadi keyword yang menjembatani menuju gerbang kesimpulan dalam topik ini.

Manajemen disebut juga pengelolaan. Manajemen merupakan aktivitas manajerial atau aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola atau manajer. Aktivitas-aktivitas pengelolaan atau manajerial tersebut antara lain: koordinasi, pengawasan, yang dilakukan pengelola atau manajer terhadap pekerjaan orang lain agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Artinya pekerjaan itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Robbins & Coulter (2010:7), manajemen (pengelolaan) merupakan aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.

Jika merujuk pada diskursus manajemen, kita mengenal beberapa prinsip sebagai bentuk langkah implementatifnya, diantaranya Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC). Prinsip-prinsip ini meskipun abstrak namun akan menampakkan hasilnya jika dilakukan dengan baik dan benar.

Dari penggalan-penggalan definisi itu saya merekam kata dasar yang mewakili seluruh kalimat utuhnya sebagai roh pemaknaannya, yakni tata kelola.

Pada banyak penelitian ataupun jurnal, para akademisi turut memperkaya definisi dari sektor publik itu sendiri. Misalnya Joedono (2000): yang memaknai bahwa istilah sektor publik tertuju pada sektor negara, usaha-usaha negara dan organisasi nirlaba negara. Sedangkan Abdullah (1996) menjelaskan, sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Seiring perkembangan, istilah sektor publik memiliki cakupan yang luas, oleh karena itu sejumlah disiplin ilmu turut memiliki makna sendiri dalam mendefinisikan sektor publik. Mardiasmo (2009), menjelaskannya dari perspektif ekonomi, bahwa sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Begitu juga Nordiawan (2009), menurutnya, sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil. Sektor publik juga melakukan transaksi ekonomi, akan tetapi sumber daya ekonomi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

Namun saya juga menemui sudut pandang yang berbeda dari Syahrai Dayanti (academia.edu/jurnal), ia menyebut sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal.

Pandangan Teoritik Manajemen Sektor Publik

Pada poin uraian ini, saya akan menampilkan beberapa teori tentang manajemen sektor publik oleh beberapa pakar, kemudian setelah itu mengamati benang merah yang saling terkait diantara teori-teori tersebut lalu membangun argumen tersendiri sebagai suatu konsep yang saya pahami, berdasarkan subjektifitas saya.

Mc Kevitt & Lawton (1994): Manajemen publik merupakan penelitian interdisipliner aspek generik organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik dan sumber daya politik.

Hughes (1994): Manajemen publik adalah tidak termasuk administrasi, akan tetapi melibatkan organisasi dalam mencapai tujuan dengan efisiensi maksimum serta tanggung jawab penuh untuk mendapatkan hasil.

Keban (2004): Manajemen publik bukan “policy analysis“, bukan pula termasuk administrasi publik atau kerangka yang lebih baru. Manajemen publik adalah sebagai suatu pengaturan yang berhubungan dengan permasalahan umum (publik) yang dapat menunjang kinerja dari pemerintah dalam bentuk penataan organisasi.

Dari penjelasan ketiga tokoh itu, kata “organisasi” menjadi benang merah yang menjembatani tiap pandangan kedalam satu pengertian yang sama. Sehingga ketika manajemen sektor publik diucapkan, di dalam benak kita adalah sebuah organisasi yang hadir dengan bentuk dan fungsinya.

Berpijak pada dasar itu, saya memaknai bahwa manajemen sektor publik adalah cara mengeksekusi atau mengimplementasikan sesuatu, dalam hal ini tentunya merealisasikan kebijakan publik.

Adanya diksi “manajemen” dalam kajian ini sebagai mata kuliah, yang dipadankan dengan istilah “sektor publik” sebab sebagai sebuah organisasi, sektor publik mempunyai elemen-elemen yang perlu dikelola yakni sumber daya manusia (SDM), regulasi dan kapital.

Ketiga elemen itu perlu dikelola oleh piranti manajemen, yakni Men, Money, Material, Methods, Market serta Machine. Fungsi piranti ini sangat krusial dalam pencapaian target. Unsur Men (manusia) sebagai individu yang akan menerapkan prinsip-prinsip manajemen (POAC), Money akan mendukung aktivitas operasional (upah/gaji atau pengadaan faktor produksi), Material sebagai bahan-bahan yang membantu pelaksanaan, seperti halnya Machine sebagai bentuk pemanfaatan atas teknologi. Kemudian Methods, menjadi peta jalan, rambu-rambu, bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif dan efisien. Terakhir adalah Market yang menjadi tujuan dari setiap produktifitas organisasi, jika dalam sektor publik maka ia berupa layanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Kesemua prinsip dan elemen itu akan bersiklus di dalam wadah organisasi untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Manajemen sektor publik saat ini banyak teraplikasikan pada bidang-bidang pemerintahan bahkan organisasi non-profit. Khusus penerapannya pada organisasi non-profit justru menyebabkan revolusi keilmuan dan membawa manajamen sektor publik pada paradigma baru, yaitu New Public Managment (NPM). Namun saya tidak akan menguraikan lebih jauh terkait topik tersebut sebab terbatasi oleh pertanyaan utama dalam paper ini.

Saya paham betul, secara teoritis manajemen sektor publik baik itu NPM dimaksudkan untuk menyembuhkan luka abadi publik seperti permasalahan korupsi, kolusi dan bahan nepotisme yang kerap tergores berulang. Ada banyak permasalahanadministratif yang membudaya secara birokratis sehingga memahami esensi dari konsep manajemen publik itu sangat diperlukan.

Untuk lebih memahami, saya akan memperlihatkan potret faktual dalam keseharian kita, sebagai contoh bagaimana manajemen sektor publik terimplementasi pada unit-unit pemerintahan. Misalnya saja Universitas Halu Oleo. UHO adalah institusi pendidikan yang masuk dalam kategori sektor nirlaba pemerintah. Di bawah kendali sang Rektor saat ini, Prof Zamrun, UHO memasang target meraih akreditasi internasional. Jelas, tujuan organisasinya adalah berkibar di kancah global.

Untuk mencapai target itu, langkah-langkah manajerial yang ditempuh pihak UHO ialah penambahan guru besar (profesor), peningkatan sarpras, mulai dari gedung yang nyaman serta lingkungan yang asri, program pengabdian lewat KKN, serta memperbaiki layanan akademik.

Contoh-contoh lain yang dapat diamati terkait sektor publik ialah dinas-dinas pemerintahan daerah, kementerian, lembaga tinggi negara, satuan kerja/tugas, Rumah Sakit, Yayasan serta BLU/BLUD. Partai politik pun termasuk ke dalam organisasi sektor publik.

Karakteristik Sektor Publik

Ulum (2008:9) Karakteristik organisasi sektor publik (non profit):

  • Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.
  • Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
  • Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis.

Nordiawan (2006:2) Karakter organisasi sektor publik ialah :

  • Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan financial
  • Dimiliki kolektif oleh pihak public
  • Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang diperjualbelikan
  • Keputusan yang terkait kebijakan operasi didasarkan pada konsensus.

Fungsi & Peran Sektor Publik

Sektor publik bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik. Misalnya layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, hukum dan ketertiban umum. Layanan tersebut terlalu signifikan bagi pemerintah jika harus menyerahkannya ke sektor swasta.

Selain itu, sektor pbulik juga menyediakan barang publik semisal lampu jalan raya, pertahanan bahkan hukum dan tidak boleh dikenakan biaya. Karena, konsumsi mereka oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain. Dan, tidak bisa mengecualikan orang lain untuk mendapatkan manfaat yang sama.

Selain menyediakan layanan publik, pemerintah dan organisasi di bawahnya beroperasi pada sektor-sektor strategis. Contohnya adalah energi, transportasi umum, telekomunikasi, listrik, dan air yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kesimpulan

Dari uraian yang ada, saya berkesimpulan bahwa manajemen sektor publik adalah implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi pemerintahan yang melakukan layanan publik.

Layanan ublik tersebut diawali dengan pembentukan kebijakan sebagai pertemuan antara masalah, solusi, dan keinginan politik. Di atas kertas, teori-teori yang terlihat sangat prosedural dan menjanjikan dalam menunjang kinerja, namun dalam proses implementasi dan realitas manajemen sektor publik tidak sesimpel dan serasional pandangan teoritik.

Ada banyak tantangan dan dinamika sosial yang kerap menuntut agar terjadi proses transformasi sektor publik disetiap era. Tantangan saat ini misalnya bagaimana sektor publik mempertahankan kepercayaan publik mengingat perubahan persepsi yang terjadi di masyarakat. Kemudian membangun kompetensi SDM dan organisasi yang agil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.